Daftar Bupati Beserta Permasalahan Korupsi-nya

Semakin tegaslah hipotesis bahwa kekuasaan dan wewenang yang dimiliki para Kepala Daerah sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi/golongan.

Semoga daftar sejarah buruk ini tidak bertambah panjang lagi.

Data didapat dari Indonesia Corruption Watch (ICW)

Daftar Bupati Beserta Permasalahan Korupsi-nya

1. Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Syaukani Hassan Rais,
paling fenomenal. Bupati dari kabupaten terkaya di Indonesia ini
didakwa 4 kasus dugaan korupsi dengan nilai total kerugian negara
mencapai Rp 120 miliar.

Angka yang didakwakan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor itu
sebenarnya lebih rendah dari yang diduga selama ini. Berdasarkan
data yang dikumpulkan Indonesian Corruption Watch (ICW) per 20
September 2007, Syaukani diduga melakukan korupsi dengan taksiran
angka kerugian negara mencapai Rp 2,1 triliun.

Kasus pertama Syaukani adalah menandatangani surat keputusan
pembagian uang perangsang atas penghasilan daerah dari migas. Kasus
kedua adalah penunjukan langsung proyek FS Bandara Kutai Kartanegara.

Kasus ketiga adalah penyelewengan dana pembangunan bandara dalam
APBD 2004 dan kasus keempat adalah menyelewengkan dana kesejahteraan
rakyat dalam APBD 2005.

2. Bupati Pandeglang, Banten, Achmad Dimyati Natakusumah. Achmad
diduga terlibat kasus korupsi APBD Pandeglang tahun 2002 pada
pembebasan tanah untuk lahan parkir Karangsari, Kecamatan Labuhan,
dengan nilai Rp 3,5 miliar. Achmad diperiksa Kejati Banten sebagai
saksi.

3. Bupati Bone Bolango, Gorontalo, Ismet Mile, diizinkan SBY
diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan fasilitas
penunjang objek wisata Lombongo, yang dikerjasamakan dengan pihak
ketiga tahun 2003. Ia juga diduga menggunakan sisa ABT (Anggaran
Biaya Tambahan) APBD 2003 dan penggunaan DAK (Dana Alokasi Khusus)
non-reboisasi 2004, serta pembagian dana APBD 2004.

4. Bupati Sarolangun, Jambi, Muhammad Madel, diduga terlibat korupsi
pembangunan dermaga ponton Rp 3,5 miliar. Kasus ditangani Kejati
Jambi dan 3 Mei 2007 lalu diizinkan Depdagri untuk diperiksa sebagai
saksi.

5. Bupati Garut, Jawa Barat, Agus Supriadi, diduga menyelewengkan
APBD Garut 2004-2007 untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 6,9
miliar. Agus sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan KPK
sejak 26 Juli 2007 lalu.

6. Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Lili Hambali Hasan, diperiksa
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi
dana bencana alam Rp 2 miliar dan kasus korupsi pembangunan gedung
Islamic Center Purwakarta sebesar Rp 1,725 miliar.

7. Bupati Kendal, Jawa Tengah, Hendy Boedoro, telah divonis 5 tahun
penjara oleh Pengadilan Tipikor 18 September 2007 atas penggunaan
uang negara untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 16,8 miliar.

8. Bupati Pemalang, Jawa Tengah, M Machroes, diperiksa Kejaksaan
Negeri Pemalang selaku saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek
pengadaan buku ajar 2004 dan 2005 senilai total Rp 26,587 miliar.

9. Bupati Semarang, Jawa Tengah, Bambang Guritno, diadili dalam
kasus penyimpangan APBD 2004 Kabupaten Semarang terkait pengadaan
buku ajar SD/MI kelas I dan IV yang menyebabkan kerugian negara
Rp3,365 miliar.

10. Bupati Wonogiri, Jawa Tengah, Begug Purnomosidi, beberapa kali
diperiksa KPK terkait dugaan penyimpangan APBD Wonogiri.

11. Bupati Madiun, Jawa Timur, H Djunaedi Mahendra, merupakan
tersangka
penyelewengan APBD 2001-2004 yang merugikan negara Rp 8,7 miliar.
Kasus ditangani Polwil Madiun.

12. Bupati Magetan, Jawa Timur, Saleh Muljono, merupakan tersangka
kasus dugaan korupsi pembangunan GOR Ki Mageti dan gedung DPRD
Magetan senilai Rp 7,2 milliar. Ditetapkan tersangka sejak 29 Juni
2007 lalu.

13. Bupati Malang, Jawa Timur, Sujud Pribadi, diambil keterangan
terkait kasus dugaan penyelewengan dana keagamaan senilai Rp 1,1
miliar dari total anggaran sekitar Rp 2,3 miliar. Kasus ini telah
menyeret mantan Kabag Pemerintahan Sahiruddin sebagai tersangka.

14. Bupati Pamekasan, Jawa Timur, Achmad Syafii Yasin, diambil
keterangan dalam kasus korupsi anggaran biaya tambahan sebesar Rp
3,5 miliar.

15. Bupati Pasuruan, Jawa Timur, H. Jusbakir Aldjufri, diperiksa
sebagai saksi dalam kasus korupsi penggunaan anggaran proyek usaha
peternakan Aliansi bekerja sama dengan Unibraw, Lousiana State
University, American Brahmanan Breeuer Association. Kerugian negara
diperkirakan Rp 3,5 miliar.

16. Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Wien Hendrarso, akan diperiksa
dalam kasus dugaan korupsi belasan miliar rupiah pada proyek
pengadaan tanah untuk Pasar Induk Agrobis (PIA) di Kelurahan
Jemundo, Kecamatan Taman, Sidoarjo.

17. Bupati Situbondo, Jawa Timur, Ismunarso, ditetapkan tersangka
pada 18 September 2007 dalam kasus dugaan korupsi raibnya dana kas
daerah sebesar Rp Rp 45,750 miliar.

18. Bupati Ketapang, Kalimantan Barat, Morkes Effendi, diduga
terlibat korupsi penyimpangan dana PSDH dan DR Kabupaten Ketapang
dan korupsi proyek pengadaan air bersih Riam Berasap yang berpotensi
merugikan negara sebesar Rp 42 miliar. Kejaksaan sudah mengajukan
surat izin ke presiden yang dilayangkan dengan nomor R 308/3/2006,
sejak 29 Maret 2006 untuk meminta keterangannya sebagai saksi.

19. Bupati Sintang, Kalimantan Barat, Milton Crosby, sedang menunggu
izin pemeriksaan dirinya atas dugaan kasus korupsi penahanan Provisi
Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR).

20. Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Ardiansyah, diajukan oleh
Kapolri sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi pemberian izin
illegal mining pada 2 Februari 2006. Namun belum diketahui
perkembangan kasusnya.

21. Bupati Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Baharudin H Lisa, akan
diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus
dana reboisasi tahun anggaran 2004 dan 2005 di Kabupaten Barito
Selatan.

22. Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, Achmad Yuliansyah,
status tersangka kasus dana lelang illegal logging Rp 3 miliar sejak
17 April 2006.

23. Bupati Lamandau Bustani, Kalimantan Tengah, Hj Mahmud, pada 3
Mei 2007 lalu diizinkan Depdagri untuk diperiksa sebagai tersangka
kasus korupsi penyimpangan dana APBD 2004 dengan kerugian negara
berdasarkan perhitungan BPKP sekitar Rp 12 miliar. Kejati Kalimantan
Tengah telah mendapat izin penahanan dan pemeriksaan atas Bupati
Lamandau dari Presiden.

24. Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Yusran Aspar,
dinonaktifkan 10 September 2007. Yusran merupakan tersangka
penggelembungan dana pembebasan lahan 50 hektar di Babulu, Kecamatan
Babulu Darat, sebesar Rp 5,8 milyar, seluas lahan yang rencananya
akan dibangun perumahan pegawai negeri sipil.

25. Bupati Tulang Bawang, Lampung, Abdurachman Sarbini, diperiksa
sebagai saksi kasus korupsi pengadaan kapal cepat dengan APBD tanpa
persetujuan DPRD dengan nilai proyek Rp 4 miliar.

26. Bupati Dompu, Nusa Tenggara Barat, Abu Bakar Ahmad, divonis 2
tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor atas korupsi dana tak terduga
Pemkab Dompu 2003-2005 Rp 4,6 miliar. Lalu Abu Bakar diberhentikan
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Desember
2006.

27. Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Iskandar, diduga
terlibat mark up tukar guling tanah Pemkab Lobar di Desa Sesela,
Gunungsari, Lombok Barat, senilai di atas Rp 1 miliar lebih.

28. Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ibrahim Agustinus Medah,
merupakan tersangka dana proyek pengadaan 300 unit rumpon senilai Rp
3,9 miliar dan kasus Purnabakti DPRD Kabupaten Kupang Rp 1 miliar.
Ketua DPD Partai Golkar NTT ini resmi tersangka sejak 21 Juli 2007.

29. Bupati Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Christian Nehemia Dillak,
merupakan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dua unit
kapal ikan tahun 2002. Ditetapkan tersangka pada 20 Juli 2007 lalu
oleh Polda NTT.

30. Bupati Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Daniel
Banunaeak, sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penebangan
pohon jati tanpa izin dari pejabat yang berwenang di kawasan Hutan
Kutuanas, Desa Lelo, Kecamatan Atu Utara, Kabupaten Timor Tengah
Selatan. Juga terkait kasus dana purna bakti Timor Tengah Selatan
periode 1999-2004 sebesar Rp 1,4 miliar.

31. Bupati Jayawijaya, Papua, David Agustein Hubi, pada 3 Mei 2007
lalu diizinkan Depdagri untuk diperiksa sebagai tersangka pembelian
fiktif dua pesawat Fokker 27 seharga Rp 8,6 miliar per satu unit,
penyimpangan dana pengadaan/pengoperasian pesawat Antonov buatan
Rusia sebesar Rp 3,9 miliar, biaya pengangkutan rangka baja dari
Bandara Sentani ke Wamena sebesar Rp 2 miliar, dan pengadaan dua
unit ground power senilai Rp 1,75 miliar. Total kerugian negara Rp
24,8 miliar.

32. Bupati Nabire, Papua, Drs Anselmus Petrus Youw, tersangka
Korupsi APBD Kabupaten Nabire Rp 2,5 miliar. Ditetapkan jadi
tersangka 5 November 2004 lalu oleh Polda Papua. Belum diketahui
perkembangan kasusnya.

33. Bupati Pelalawan, Riau, Tengku Azmun Jaafar, telah ditetapkan
KPK sebagai tersangka gratifikasi dalam penerbitan izin pemanfaatan
kayu (IPK). Tengku Azmun diduga telah menerima dana gratifikasi Rp
600 juta.

34. Bupati Mamasa, Sulawesi Barat, HM Said Saggaf, diduga terlibat
korupsi APBD senilai Rp 70 miliar. Namun Said hanya diperiksa selaku
saksi.

35. Bupati Luwu, Sulawesi Selatan, Basmin Mattayang, diperiksa
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagai tersangka kasus korupsi
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2004 senilai Rp 1,05 miliar pada
18 Juli 2007 lalu.

36. Bupati Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Johanis Amping Situru,
bersama wakilnya, A Palino Popang, mendekam di balik jeruji Rutan
Makassar. Orang nomor satu Tana Toraja itu menjadi tersangka kasus
dugaan korupsi APBD Toraja 2003/2004 senilai Rp 3,9 miliar.

37. Bupati Morowali, Sulawesi Tengah, Andi Muhammad AB, pada 3 Mei
2007 lalu diizinkan Depdagri untuk diperiksa sebagai tersangka dalam
kasus korupsi penyelewengan dana pemekaran senilai Rp 5 miliar.

38. Bupati Muaraenim, Sumatera Selatan, Kalamudin Djinab, status
diambil keterangan dalam kasus korupsi proyek penggantian box
culvert dan perbaikan jalan Tanah Abang-Modong.

39. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Muhtadin
Serai, tersangka dalam korupsi pembangunan proyek pasar tradisional
Saka Selabung Muara dua. Pemeriksaan menunggu izin presiden.

40. Bupati Nias, Sumatera Utara, Bina B Bahaiak, tersangka kasus
dugaan korupsi penggunaan dana PSDH senilai Rp 2,3 miliar. Dana ini
digunakan untuk proyek pembangunan jalan di Nias. Kasus ditangani
Kejari Gunung Sitoli.

41. Bupati Sleman, Yogyakarta, Ibnu Subiyanto, tersangka atas dugaan
korupsi pengadaan buku paket pelajaran SD-SMA yang merugikan negara
hingga Rp 12 miliar. Kasus ditangani Polda DIY.