Rabu, Maret 19, 2008

KOMISI PENCEGAHAN KORUPSI (KPK)


Dedie A. Rachim

Slamet Prakoso (33 tahun) berhasil melunasi kredit mobilnya setelah 5 tahun mencicil dengan cukup nyaman. Ia dan keluarganya yang tinggal dipinggiran kota Jakarta kini berfikir untuk membuka usaha booth makanan lagi di Food Court sebuah gedung perkantoran baru di sekitar jalan Sudirman Jakarta.

Setelah Pemda DKI memberlakukan Perda tentang Pemberdayaan UKM dan Fungsi Sosial di Gedung perkantoran, kaki lima yang selama ini disebut Warung Amigos (agak minggir got sedikit) sudah seluruhnya masuk kedalam gedung sehingga UKM semakin sejahtera, lingkungan menjadi bersih dan tertata dengan baik.

Kota Jakarta, yang sampai dengan 2013 mengalami kongesti akibat kemacetan parah yang berlangsung setiap hari, akhirnya berhasil menyetarakan diri dengan kota-kota besar dunia seperti Kuala Lumpur dan Shanghai dengan dibukanya jaringan MRT yang menghubungkan 300 titik di Jabodetabek melalui kereta api bawah tanah dan monorail serta pembahatasan kendaraan pribadi di beberapa lokasi dan pemberlakuan sistem lewat bayar (Road Pricing). Meskipun sangat terlambat (Singapura telah memberlakukannya sejak tahun 1975), hal ini membuat para eksekutif yang masuk ke Jakarta dari daerah sekitarnya lebih memilih menitipkan mobilnya di Gedung Penitipan Kendaraan yang ada di batas kota dan beralih ke Kereta Api, Subway, Monorail atau Busway.

Komposisi pegawai di DKI saat ini adalah 20 banding 80 yaitu 20% bidang administrasi dan pelayanan masyarakat dan 80% pegawai pelayanan lapangan seperti petugas kebersihan, petugas kesehatan, petugas ketertiban umum dan penyelia kebersihan dan ketertiban.
Artinya ada sekitar 30.000 orang dari seluruhnya yang berjumlah 40.000 orang. Jumlah yang cukup besar untuk PNS golongan I dan II yang rata-rata pendidikannya SLTA. Kini hampir mustahil menjumpai sampah yang berserakan, bahkan sungai Ciliwung sudah menjadi pusat kajian ekosistem lingkungan sungai bagi negara-negara Asia Tenggara. Beberapa Propinsi lain segera meniru langkah Jakarta untuk menambah lapangan kerja lulusan SLTP dan SLTA.

Sejarah mencatat, program Island of Integrity yang dirilis KPK tahun 2005 sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, karena Indonesia sudah menjadi sebuah “Archipelago of Integrity”. Sulit rasanya menemukan lagi masalah di pelayanan publik semenjak Presiden RI ke-8 mencanangkan Revolusi Pelayanan Publik dengan slogan Cepat, Pasti dan Terjangkau.

Tetapi memang masih ada satu atau dua Kabupaten dan Kota yang belum memiliki Rumah Sakit gratis atau sekolah terpadu gratis bagi rakyat kurang sejahtera tingkat TK hingga SLTA, namun bukan berarti belum direncanakan, tapi lebih karena persoalan teknisnya saja. Hal inilah yang membuat Badan Amil Zakat (BAZ) merasa mudah menyalurkan bantuan, sedekah dan zakat.

Mahmud Setiawan (40 tahun) hampir setiap minggu menerima wisatawan asing yang datang ke sanggarnya dibilangan Kemayoran Jakarta Pusat mempertunjukkan kesenian daerah dan pencak silat. Ia adalah bagian dari program pemerintah membuka lapangan kerja baru untuk guru tari, guru angklung dan pencak silat nasional sebanyak 4 orang yang ditempatkan di setiap Sekolah di seluruh Indonesia.

Meskipun tidak secara langsung memberi dampak pada kemajuan prestasi olahraga nasional, tetapi program pencak silat yang dimulai dari SD hingga SLTA telah mengembalikan kejayaan cabang pencak silat Indonesia pada Sea Games terakhir di Vietnam, setelah bertahun-tahun terpuruk.

Lain lagi dengan Jeje Rustandi (21 tahun) pengrajin angklung dari desa Mekarsari Sumedang Jawa Barat, semenjak diterapkannya program wajib nasional kesenian angklung dan alat musik tradisional lain, Ia kebanjiran pesanan, bahkan di bengkel kerjanya yang asri sudah tidak mampu menampung 50 orang pekerja padahal ia berencana menampah 30an tenaga kerja baru dari sekitar lingkungan rumahnya. Akhir-akhir ini para pencari kerja sudah enggan bekerja menjadi TKI di Timur Tengah semenjak terbukanya lapangan kerja disekitar rumah dengan penghasilan yang lumayan memadai.

Meskipun Pemerintah sudah mencanangkan program “Go Overseas” bagi para sarjana sebagai pengganti program TKI yang selama ini hanya untuk Domestic Helper alias pembantu rumah tangga, Ir. Fery Prakarsa (33 tahun) masih bingung memilih apakah akan menerima pekerjaan sebagai Drilling Manager Aramco di Riyad atau sebagai Fund Manager di Citi Corp Group Singapura. Karena dengan gaji yang sama-sama tinggi Fery masih berfikir-fikir masalah fasilitas yang diperolehnya kelak, karena ternyata fasilitas yang sekarang ia peroleh dari industri toys & apparel Matel di Cikarang masih tetap menggiurkan.

Matel berani menggaji tinggi para pekerja Indonesia karena program efisiensi ditunjang dengan fasilitas Tax Holliday dan insentif pajak Pemerintah yang konon lebih “yahud” dari Vietnam. Apalagi sudah tidak dijumpainya Pungli dan pemerasan oleh para oknum pelabuhan semenjak diberlakukannya sistem Single Window dan Electronic Complience di Tanjung Priok.

Disisi lain, Bripda Wisnu Wardana Retnoadi (28 tahun) petugas PJR di Polda Metro Jaya sudah tidak perlu lagi pusing mencari tambahan uang operasional untuk mengisi bensin kendaraan patrolinya dari para pengemudi kontainer yang lewat jalan Tol, Kapolri telah menerapkan sistem at cost seperti yang diperkenalkan oleh KPK sejak tahun 2003 bahkan sistem Remunerasi di Kepolisian RI sekarang banyak ditiru oleh lembaga lain.

Memang, setelah keberhasilan KPK memberantas korupsi di bumi Indonesia telah banyak kemajuan yang dicapai oleh Bangsa ini. Hasil bumi yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat maju pesat tidak saja untuk kebutuhan dalam negeri tetapi juga ekspor buah dan sayur Indonesia ke negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea kini berhasil mengalahkan Thailand.

Indonesia tidak lagi disejajarkan dengan negara Afrika hitam atau negara ex Uni Sovyet, tetapi kini kita setara dengan Malaysia, Mesir, Meksiko, Brazil dan Thailand seperti yang terakhir dirilis TI beberapa waktu yang lalu.

Secara kebetulan, kualitas SDM Indonesia meningkat pesat, terlihat dari banyaknya permintaan ahli bidang Teknologi Informasi, Perhotelan dan Pariwisata, Pertambangan, Pertanian dan Kehutanan serta Industri Manufaktur dari manca negara.

Itulah sekelumit kisah nyata yang terjadi pasca dikembalikannya tugas penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi kepada kepolisian RI dan Kejaksaan dari KPK tahun 2019. Saat itu KPK telah beralih menjadi Komisi Pencegahan Korupsi sesuai mandat UU No. 18 tahun 2018, tindak lanjut dari TAP MPR No. 1 Tahun 2017 tentang Negara Indonesia yang bebas KKN.

Sejenak saya termenung, membayangkan betapa bangganya founding father kita Soekarno melihat keberhasilan Indonesia. Teringat dengan pidato beliau tahun 1956 di KBRI Washington DC. “Sungguh Tuhan telah memberikan satu hidup kepadaku dan 100% kupersembahkan pada pembangunan Tanah Air dan Bangsa dan jikalau Tuhan memberikan dua hidup kepadaku, maka dua-duanya akan aku persembahkan pada Tanah Air dan Bangsa. Maka aku minta kepada kita sekalian untuk kita bersama-sama mengabdi kepada Tanah Air dan Bangsa. Inilah amanatku kepada kita sekalian”.

Ternyata, hidup kita telah kita persembahkan 100% pada kebangkitan, kejayaan dan keluhuran martabat Bangsa Indonesia.

Sebuah mimpi yang harus kita kejar, bukan sekedar baru bisa mimpi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar