Gempa Bumi dan Bank Century

Suryopratomo

http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/tajuk/2009/09/04/77/Gempa-Bumi-dan-Bank-Century
Gempa Bumi dan Bank Century

Jumat, 4 September 2009 14:13 WIB

Penjelasan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Bambang Hendarso Danuri di depan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat berkaitan dengan Bank Century semakin mengusik rasa keadilan kita. Bayangkan, sehari sebelum langkah penyelamatan dilakukan pemerintah, laporan keuangan bank milik Robert Tantular itu diketahui mengalami kerugian sebesar Rp 9,15 triliun.

Sejauh ini pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan sudah menyuntikkan modal sebesar Rp 6,7 triliun kepada Bank Century. Sementara aset yang bisa disita polisi, sejauh ini baru mencapai Rp 1,19 triliun.

Tepatlah apa yang dikatakan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla bahwa Bank Century sebenarnya tidak pantas untuk diselamatkan. Masalah yang terjadi pada bank tersebut bukanlah akibat dari krisis global, tetapi murni tindakan kriminal yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri.

Seperti dijelaskan oleh Kapolri, modus operandi penipuannya adalah penempatan dana di luar negeri dalam bentuk surat berharga valuta asing secara tidak sehat atau berkualitas rendah dan sebenarnya tidak bisa diperjualbelikan. Sebagian besar surat berharga tersebut berada dalam penguasaan Chinkara Capital, yang merupakan pemegang pengendali Bank Century itu sendiri.

Penjelasan Kapolri tersebut semakin menimbulkan tanda tanya mengapa pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan Bank Century. Padahal beberapa bulan sebelumnya, pemerintah bisa begitu tegas untuk memutuskan melikuidasi Bank Indover, yang notabene merupakan milik Bank Indonesia, dan wilayah operasinya pun berskala internasional karena terletak di Belanda.

Kita kini menunggu betul hasil audit investigasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk kepentingan siapa penyelamatan tersebut? Benarkah penyelamatan tersebut dilakukan untuk menyelamatkan kepentingan pihak-pihak tertentu ataukah memang sebuah kebijakan yang memang diperlukan untuk menyelamatkan sistem perbankan secara keseluruhan?

Sekarang ini kita bisa berdebat mengenai perlu atau tidaknya penyelamatan itu. Apalagi Bank Century hanyalah bank kecil dengan jumlah nasabah sekitar 65.000. Korespondensi dengan bank-bank lain pun sangat terbatas. Persoalan justru lebih terletak pada urusan di luar perbankan seperti penjualan reksadana, yang sebenarnya bukan urusan perbankan dan tidak harus dijamin oleh LPS. Namun perdebatan tanpa dasar yang jelas bisa menjadi pokrol bambu dan untuk tidak membuat persoalan melebar ke mana-mana lebih baik kita tunggu hasil audit investigasi BPK.

Tantangan yang lebih besar dihadapi pemerintah sekarang, sejauh mana pemerintah juga peduli kepada ribuan masyarakat yang menjadi korban gempa bumi. Apabila untuk menyelamatkan Bank Century milik segelintir orang, pemerintah mau mengeluarkan dana sebesar Rp 6,7 triliun, berapa besar dana yang bisa disisihkan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.

Sedikitkan ada 59 orang yang tewas dalam gempa bumi hari Rabu lalu. Masih banyak orang yang belum diketahui keberadaannya karena gempa bumi diikuti dengan longsor di beberapa tempat. Ratusan orang mengalami luka-luka dan trauma. Sementara rumah yang rusak dan hancur lebih dari 30.000 unit.

Secara simbolis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyerahkan bantuan sebesar Rp 5 miliar, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Belum tahu lagi, ada berapa besar dana yang dimiliki Menteri Keuangan yang bisa dipakai untuk mereka yang menderita karena bencana alam.

Ini sungguh merupakan tantangan berat bagi pemerintah. Sejauh mana komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat kecil. Kalau untuk seorang Robert Tantular pemerintah mau mengeluarkan dana Rp 6,7 triliun, seharusnya pemerintah berani untuk menyisihkan dana bagian ribuan rakyat yang sedang menderita.

Seluruh rakyat memang menyaksikan betul langkah kebijakan pemerintah ini. Sampai di mana keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya. Apakah pemerintah hanya memperhatikan kelompok elite ataukah lebih berpihak kepada rakyat kecil.

Ribuan orang kini menantikan uluran tangan pemerintah. Dari pernyataan yang disampaikan para korban, mereka sangat membutuhkan bantuan pemerintah. Mereka membutuhkan dana untuk membangun kembali rumah mereka yang hancur karena gempa bumi itu.

Semua harta benda yang mereka miliki ibaratnya sudah habis. Mereka tidak lagi memiliki modal untuk bisa membangun kembali rumah mereka yang sudah rusak. Kalau pun ada yang mampu membiayainya sendiri, jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kemampuan.

Peninjauan langsung Presiden ke lokasi bencana bisa menggambarkan seperti apa kehidupan rakyat di wilayah pesisir selatan Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat yang paling parah terkena bencana. Untuk menuju ke daerah bencana dari Cianjur saja, Presiden harus menempuh waktu empat jam. Dari Cianjur selatan itu pun, Presiden tidak bisa menyusuri daerah selatan Jawa Barat yang lain karena tidak ada infrastruktur yang menghubungkannya.


Dengan akses yang ibaratnya terputus-putus itu, kita bisa bayangkan kehidupan masyarakat yang tinggal di sana. Bagi yang belum mengenal daerah Cianjur misalnya, hanya sampai daerah Cibeber atau sekitar 20 km dari pusat kota Cianjur saja yang infrastrukturnya lumayan. Lebih jauh dari itu sudah buruk. Jaringan listrik pun tidak bisa menembus hingga ke pelosok-pelosok desa. Hanya sampai jalan besar saja listrik itu masuk. Selebihnya masyarakat hidup tanpa listrik.

Bayangkan dengan kemampuan ekonomi yang sangat terbatas, kini mereka harus membangun kembali rumah mereka yang hancur. Kalau pemerintah dan masyarakat yang lebih berpunya tidak membantunya, maka mereka tidak berdaya untuk bisa bangkit dari kesulitan. Di sinilah rasa keadilan kita benar-benar diusik. Apakah kita masih mempunyai rasa kemanusiaan kepada ribuan orang yang tidak berdaya, sementara di panggung lain kita melihat ada orang seperti Robert Tantular yang begitu mudah dibantu pemerintah dengan suntikan modal Rp 6,7 triliun, padahal jelas-jelas seperti dikatakan Wapres dan Kapolri, ia melakukan tindakan kriminal penipuan.